Bangkalan, 23 April 2026 — Universitas Trunojoyo Madura (UTM) kembali memperkuat komitmennya dalam pembangunan daerah melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Kesepakatan ini merupakan perpanjangan dari kerja sama sebelumnya yang berakhir pada tahun ini.

Kegiatan penandatanganan berlangsung di Pendopo Agung Bangkalan, Kamis (23/4/2026), dan dihadiri oleh jajaran pimpinan kedua belah pihak. Dari UTM hadir Rektor Prof. Safi’ bersama para kepala biro, dekan, Direktur Pascasarjana, serta pimpinan lembaga seperti LPPM dan LPMPP. Sementara dari pihak pemerintah daerah, hadir Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Sekretaris Daerah Ismet Efendi, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya, Rektor UTM Prof. Safi’ menegaskan bahwa kerja sama yang terjalin tidak boleh berhenti pada aspek seremonial semata. Ia menekankan pentingnya tindak lanjut konkret melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Implementation Arrangement agar MoU benar-benar memberikan dampak nyata.

“Yang lebih penting jangan berhenti hanya di PKS atau MOA tapi harus ada tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar benar-benar ada bentuk nyata kegiatan yang dilaksanakan bersama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Prof. Safi’ menjelaskan bahwa UTM siap mengambil peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk melalui skema pendanaan riset yang dikelola kampus. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun ini, total dana riset UTM mencapai sekitar Rp11 miliar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kolaborasi dengan pemerintah daerah, terutama di tengah kondisi efisiensi anggaran.

Rektor juga mengangkat visi “Kampus Berdampak” yang mendorong perguruan tinggi untuk tidak hanya menjadi “menara gading”, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat. Menurutnya, keberadaan UTM harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Madura.

Sejalan dengan itu, UTM sejak tahun 2017 telah mengarahkan sebagian besar risetnya pada pengembangan potensi lokal. Setidaknya 80 persen riset mandiri difokuskan pada sektor unggulan Madura seperti jagung, garam, dan rempah-rempah. Namun demikian, ia menilai masih diperlukan peran aktif pemerintah daerah dalam mendorong hilirisasi hasil riset tersebut.

“UTM telah menghasilkan banyak prototipe inovasi, mulai dari teknologi robotik hingga varietas jagung unggul. Tantangannya adalah bagaimana hasil riset ini bisa diproduksi massal dan masuk ke pasar. Di sinilah peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menjembatani dengan industri maupun investor,” jelasnya.

Selain itu, Prof. Safi’ juga mendorong penerapan kebijakan berbasis riset. Ia mengajak Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk melibatkan akademisi dalam proses pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan berbasis data ilmiah.

Sementara itu, Bupati Bangkalan Lukman Hakim dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas keterbukaan UTM dalam menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah. Ia menilai kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pembangunan berbasis pengetahuan.

Bupati menekankan pentingnya sinergi antara akademisi dan pemerintah, di mana kampus berperan sebagai penghasil konsep dan kajian ilmiah, sementara pemerintah bertindak sebagai eksekutor di lapangan.

“Kolaborasi ini harus berjalan seimbang. Kampus menyusun konsep dan melakukan penelitian, sementara kami di pemerintah daerah yang akan mengeksekusi di lapangan,” ujarnya.

Namun demikian, Lukman Hakim juga secara terbuka mengakui masih adanya tantangan internal dalam birokrasi pemerintah daerah. Ia menyoroti bahwa sebagian aparatur masih cenderung bekerja secara sektoral dan kurang memanfaatkan keahlian dari pihak luar, termasuk akademisi.

“Kita harus jujur bahwa masih ada kecenderungan di internal kami yang kurang terbuka untuk berkonsultasi. Padahal, banyak persoalan daerah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan pendekatan ilmiah,” ungkapnya.

Ia pun mendorong agar berbagai persoalan daerah, mulai dari bidang pendidikan, sosial, hingga pemberdayaan masyarakat, dapat dikaji bersama melalui riset kampus. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dan berbasis data.

Lebih lanjut, Bupati juga mengakui bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya optimal dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki UTM. Oleh karena itu, melalui perpanjangan MoU ini, ia berharap sinergi antara kedua pihak dapat semakin ditingkatkan.

Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kolaborasi yang lebih konkret dan produktif antara dunia akademik dan pemerintah daerah. Dengan dukungan riset, inovasi, serta implementasi kebijakan yang tepat, kerja sama ini diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangkalan.