BANGKALAN, 24 September 2026 — Universitas Trunodjoyo Madura (UTM) menjadi tuan rumah Forum Diskusi Hilir Migas yang diselenggarakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Madura. Kegiatan yang mengangkat tema “Peran Mahasiswa Madura dalam Mengawal Distribusi BBM yang Berkeadilan” tersebut berlangsung di Aula Syaikhona Muhammad Kholil, Lantai 10, Gedung Graha Utama UTM, Kamis (24/9/2026).

Forum ini menjadi ruang edukasi sekaligus dialog bagi mahasiswa untuk memahami tugas dan fungsi BPH Migas dalam pengaturan serta pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM), khususnya dalam memastikan BBM bersubsidi dapat diterima masyarakat secara tepat sasaran, merata, dan berkeadilan.

Rektor UTM, Prof. Dr. Safi’, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut. Menurutnya, isu energi memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat karena energi merupakan salah satu kebutuhan pokok yang menopang berbagai aktivitas sosial dan ekonomi.

“Semoga diskusi pada hari ini memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan, termasuk menghasilkan rumusan untuk mengoptimalkan distribusi energi yang berkeadilan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat di Pulau Madura,” ujar Rektor.

Ia juga menilai forum tersebut penting bagi mahasiswa UTM untuk memahami tata kelola energi sekaligus melihat bagaimana kekayaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rektor menekankan perlunya tata kelola niaga minyak dan gas bumi yang berkeadilan. Menurutnya, potensi sumber daya alam yang dimiliki Madura perlu diikuti dengan kebijakan yang mampu memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Bagaimana kekayaan yang dimiliki oleh Madura juga dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura. Oleh karena itu, perlu didukung dengan kebijakan tata kelola niaga yang berkeadilan,” katanya.

Selain membahas persoalan energi, Rektor juga membuka peluang penguatan kolaborasi antara UTM dengan BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga. Kerja sama tersebut diharapkan dapat membuka ruang bagi mahasiswa dan dosen UTM untuk mengikuti program magang, penelitian, maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan sektor energi.

UTM, lanjutnya, memiliki lebih dari 50 program studi pada jenjang diploma, sarjana, magister, profesi, hingga doktor, dengan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. UTM juga telah memiliki mahasiswa internasional dari sejumlah negara.

“Barangkali ada ruang bagi mahasiswa UTM untuk melakukan magang, untuk belajar, membangun keterampilan dan skill, agar setelah lulus benar-benar siap memenuhi kebutuhan pasar,” tutur Rektor.

Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas, Baskara Agung Wibawa, menyampaikan bahwa forum di perguruan tinggi merupakan bagian dari upaya BPH Migas mendekatkan informasi mengenai sektor hilir migas kepada masyarakat, terutama generasi muda dan lingkungan akademik.

Menurutnya, perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kepedulian, bertukar gagasan, dan melahirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat, termasuk persoalan energi.

Baskara menjelaskan bahwa distribusi BBM memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas masyarakat sehari-hari. Di Madura, kondisi geografis yang terdiri atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta ketergantungan masyarakat pada sektor perikanan, pertanian, dan perdagangan, menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam memastikan ketersediaan dan distribusi BBM.

Karena itu, distribusi BBM perlu dilakukan secara merata, tepat sasaran, dan berkeadilan. Pemerintah melalui kebijakan BBM bersubsidi hadir untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang berhak, sehingga penggunaannya perlu diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Baskara juga menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM tidak dapat dilakukan oleh BPH Migas sendiri. Kolaborasi diperlukan dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, serta masyarakat.

Dalam konteks tersebut, mahasiswa dinilai memiliki posisi strategis sebagai agen literasi dan pengawasan sosial. Mahasiswa diharapkan mampu mengakses, mengolah, dan menyebarkan informasi berdasarkan data yang benar serta ikut menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi melalui kanal resmi yang tersedia.

“Mahasiswa bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga dapat menjadi agen literasi dan pengawasan sosial di tengah masyarakat,” ujarnya.

Forum tersebut juga membahas tantangan pengawasan distribusi BBM di era digital. BPH Migas terus mendorong pemanfaatan teknologi, digitalisasi, dan integrasi data untuk memperkuat pengawasan. Namun, partisipasi masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan berjalan secara efektif di lapangan.

Dalam forum tersebut, Baskara Agung Wibawa menyampaikan materi “Kebijakan BPH Migas dalam Pengaturan dan Pengawasan BBM di Wilayah Kepulauan”, sementara Galih Pradipto, Pjs. SAM Retail Surabaya PT Pertamina Patra Niaga, membawakan materi “Peran Strategis Pertamina dalam Mengawal Distribusi BBM yang Andal dan Berkeadilan; Optimalisasi Digitalisasi Aplikasi X-Star dalam Menjamin BBM Subsidi Tepat Sasaran.”

Melalui forum ini, UTM dan BPH Migas mendorong mahasiswa Madura untuk tidak hanya memahami persoalan energi, tetapi juga mengambil bagian dalam membangun literasi publik dan pengawasan sosial. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, badan usaha, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat upaya mewujudkan distribusi BBM yang tepat sasaran dan berkeadilan, khususnya di wilayah Madura.